MENOHOK NYAHOK

Nasib jadi pemilik warung kopi nomor wahid se-dusun ya begini. Kena bujuk-rayu tim sukses yang mau menumpangkan spanduk di kedaiku. Kelimpungan karena belum punya pilihan, dan kuatir terhasut kabar burung yang mengepung dari segala penjuru, kuputuskan untuk menemui Pak Guru.

Pucuk dicinta ulam tiba. Esok sore, di tengah jalan, aku berpapasan dengan Pak Guru. Sepertinya, dia baru pulang mengajar. Dia tampak tergesa-gesa.

"Pak Guru, saya mau minta fatwa. Siapa yang harus saya dukung dalam Pildusun kelak?" mohonku, selepas mengucap salam.

"Wah, kamu salah alamat," Pak Guru terperanjat. "Aku ini cuma guru. Mana boleh ngasih fatwa."

"Tapi kan Pak Guru orang berilmu. Suka jadi khatib di masjid."

"Kamu pikir fatwa itu main-main?Fatwa itu pertanggungjawabannya sampai ke langit. Kalau fatwa sudah diucap, pasti sudah lewat proses yang masak, ndak mungkin prematur. Tidak. Aku belum sealim itu. Fatwa itu urusan kyai besar yang sudah qatam membaca hal-hal yang tersirat dan tersurat." Pak Guru bergetar sampai kedua kakinya merapat. "Sudah-sudah, segitu saja ya!"

"Lha, jangan begitu Pak. Ini urusan penting," kecamku atas pengabaiannya."Ya, sudah. Kalau saran saja bagaimana?"

"Nah, kalau itu boleh. Tapi kita bicara di rumah saja ya," jawab Pak Guru tersipu-sipu. Malu-malu, dia menunjuk dengan jempol ke arah rumahnya yang tinggal sepelemparan batu jaraknya.

Aku menggeleng. "Tanggung Pak Guru, bentar lagi mau magrib. Kita tuntaskan di sini saja!"

Muka Pak Guru sontak memerah, nyaris penuh kebencian dan kecemasan.Heran. Apakah dia marah kepadaku?

"Saranku jangan pilih Pak Nyahok!" tetaknya serius.

"Apa ini masalah agama, Pak Guru? Bukankah gak penting warna kucingnya selama kucing itu bisa menangkap tikus? Gak penting agamanya, gak penting bacot comberannya, selama dia bukan pemimpin yang korup."

"Lha, Pak Mangkus dan Pak Manis yang seagama dengan kita itu ndak besar bacot? Apa mereka korup? Belum ada kudengar desas-desus korupsi mereka. Kalau Pak Nyahok itu sudah terang kasusnya. Memangnya kau tidak pernah dengar siaran radio warga? Jangan dibalik begitu ah mikirnya."

"Tapi Pak Nyahok itu petahana Pak. Dia sudah berbuat?" tentangku seraya menyulut rokok.

"Nah, pikiranmu terbalik lagi. Macam rokok itu. Dari mana kau tahu kalau Djisamsu lebih nikmat ketimbang Jarum Coklat?"

"Setelah saya mencoba keduanya, Pak."

"Nah, itu maksudku. Ndak bisa kau menyebut Pak Nyahok itu lebih baik ketimbang Pak Mangkus dan Pak Manis hanya gara-gara dia duluan jadi Kepala Dusun. Itu juga gara-gara dapat warisan durian runtuh saja. Kalau mau adil, coba kau bayangkan seandainya Pak Mangkus atau Pak Manis yang diangkat jadi kepala dusun sewaktu Pakde Jaka terpilih jadi lurah. Kira-kira, dusun kita ini akan lebih baik atau lebih buruk?"

"Hmmm?"

"Yo wis, mikir saja dulu. Lain waktu kita bicara lagi," kata Pak Guru, sudah bersiap-siap angkat kaki.

"Jangan-jangan Pak Guru, langsung saja," papasku.

"Aduh kau ini!" Sekujur tubuh Pak Guru tampak gemetar menanggung perasaan. Dengan geram, dia melantang. "Pertanyaannya begini. Kalau dulu Pak Mangkus atau Pak Manis yang jadi kepala dusun, apa teman-teman SD-mu yang tinggal di bantaran kali itu bakal digusur tanpa ganti rugi? Bakal dipaksa tinggal di kontrakan bertingkat yang bikin mereka semakin miskin?"

"Ndak mungkin, Pak Guru. Pak Mangkus dan Pak Manis itu anti penggusuran."

"Kalau dulu Pak Mangkus atau Pak Manis yang jadi kepala dusun, apa mereka akan menuding ibu-ibu yang minta keadilan sebagai maling dihadapan orang ramai? Apa mereka akan menuduh air mata ibu-ibu yang kena gusur itu sebagai tangis figuran sinetron? Apa mereka akan rela memelaratkan orang-orang miskin supaya dusun kita menjadi lebih cantik?"

"Apalagi itu, Pak!"

"Kalau dulu Pak Mangkus atau Pak Manis yang jadi kepala dusun, apa mereka sebulan sekali mau makan mpek-mpek bareng saudagar anggota naga 9 yang keciduk korupsi itu? Ayo cepat jawab!"

"Terang tidak, Pak. Tapi memangnya saudagar itu sudah keciduk hansip ?"

"Bekas centengnya Pak Nyahok sudah kena. Ada anggota Majelis Desa kita yang juga kena. Kalau Pak Nyahoknya ya ndak tahu aku kapan kenanya." Pak Guru menyeka sebutir keringat yang menggantung di ujung hidung sambil berkeluh-kesah. "Itu urusan hansip. Itu juga kalau hansipnya ndak diajak makan siang sama Pakde Jaka. Nah, sekarang kita lanjut ya? Apa Kyai..."

"Cukup, Pak Guru. Saya sudah paham sekarang," kataku, lalu terperanjat saat menginsyafi wajah Pak Guru yang pucat berkeringat itu. "Pak Guru sakit?"

"Sakit Mbahmu! Sedari tadi aku kebelet, tetapi kau malah maksa ngobrol serius terus."

"Maaf, Pak Guru. Maaf."

Tetapi penyesalanku cuma dipukul angin. Pak Guru sudah membeladag kesetanan menuju rumahnya.

Meulaboh, 5-2-2017

Read More

Mengalir Bersama Bang Alir

Pertemuan perdana saya dengan Bang Alir, demikian biasa saya memanggilnya, terjadi pada awal 2009. Ketika itu saya masih tergabung di KOGAMI, NGO yang fokus pada mitigasi bencana. Saya dapat amanat untuk mendorong Perda Penanggulangan Bencana di Pesisir Selatan (Pessel). Bang Alir menjadi salah seorang yang paling sering saya mintakan pendapatnya.

Sebermula, saya pikir bertemu Bang Alir akan ribet. Mengingat kesibukannya sebagai Ketua DPRD Pessel. Pertemuan ini banyak dibantu oleh Ady Gunawan, Ketua Paguyuban Warga Sunda (PWS) Sumbar, di mana Bang Alir diangkat sebagai Pembina PWS Pessel. Tenyata orangnya ramah dan terbuka. Obrolan singkat yang saya prediksi menjadi diskusi sekitar 2 jam. Itu pun berulang sekitar 3 kali lagi.

Seingat saya, kentalnya perhatian Bang Alir terhadap warga pendatang, membuat dirinya menjadi satu-satunya sosok yang ‘dihalo-halokan’ di warga Sunda yang bermukim di Sumbar ketika ajang Pileg 2009 berlangsung. Bang Alir juga sempat menjadi Pembina Ikatan Keluarga Sriwijawa di Pessel pada tahun 2006-2009. Alhamdulillah Bang Alir kemudian terpilih sebagai senator dari Sumbar.

Garis tangan mempertemukan saya dengan Bang Alir kembali. Revi Marta Dasta, senior saya di HMI, ternyata dipercaya sebagai tenaga ahli-nya. Ketika itu saya baru hijrah ke Jakarta, dan tersangkut sebagai tim teknis salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Jarak Sudirman-Senayan yang cuma sepelemparan batu membuat saya acap ngopi-ngopi sore di ruang tamu kantor Bang Alir. Ada tiga peserta rutin ngopi sore itu, yaitu saya, Bang Revi dan Bang Adli. Terkadang Irvan, tenaga ahlinya Emma Yoanna juga terlibat.

Yang paling seru, ya jika Bang Alir ikut bergabung. Maka obrolan sore itu akan menjadi serius. Tidak ada lagi topik remeh-temeh. Bang Alir paling sering bicara kemajuan Pessel, industri otak Minangkabau dan penguatan peran DPD RI. "Jangan jadi pemuda yang penakut akan kegagalan. Pemuda harus tampil menjadi pemimpin perubahan bukan lagi hanya jadi agen perubahan,”pesan Bang Alir, yang berkecimpung di dunia organisasi sejak dari pengurus OSIS SMA Tarusan.

Namun topik favoritnya adalah perihal pemekaran Renah Indojati. Bagi putera kelahiran Gurun Panjang, Pessel, pemekaran merupakan solusi terbaik untuk percepatan pembangunan di kawasan  Inderapura, Tapan, Lunang dan Silaut. Sebagaimana lazimnya daerah  perbatasan yang jauh dari ibukota kabupaten, pembangunan di 4 kawasan tersebut memang tertinggal.

Setahu saya, sejak menjabat ketua DPRD Pessel, Bang Alir sudah memperjuangkan pemekaran Renah Indojati. Geliatnya kian men-tsunami, ketika menjadi Ketua Komite I DPD yang membidangi Otonomi Daerah, Politik, Hukum dan HAM. Komunikasi yang intens dan sinergi antara Bang Alir dengan Raswin, ketua percepatan pemekaran Renah Indojati, yang didukung masyarakat menjadi kunci utama untuk mendobrak palang-palang penghalang.

Sebagai mantan wartawan Harian Singgalang, Bang Alir dekat dengan para jurnalis. Kedekatan ini sangat penting untuk mendorong dan mengawal wacana pemekaran Renah Indojati di aras media massa. Lolosnya status DOB Renah Indojati mulai dari DPRD Ka­bu­paten, DPRD Provinsi, DPD RI, Kemendagri tidak bisa dilepaskan dari kepiawaian lobby Bang Alir. Segenap energi masyarakat; waktu, tenaga, pemikiran dan dana – telah terkuras selama bertahun-tahun untuk melengkapi per­syaratan dokumen DOB tersebut.

 

Saya tahu ikhwal ini. Karena dua tahun sebelum  Pileg 2014, saya sempat menjadi tenaga ahli bagi Eko Sarjono Putro anggota DPR dari Fraksi Golkar yang ditempatkan di Komisi II DPR. Menjelang Pileg, selain perihal UU Pilkada dan UU Pemda, perihal DOB memang dibahas maraton.

Beberapakali Komisi II DPR, DPD dan Mendagri menggelar rapat bersama. Ketua Tim Kerja RUU DOB DPD RI adalah Farouq Muhammad Syechbubakar, senator asal NTB, yang kini diamanahi sebagai Wakil Ketua DPD. Namun sering pula dalam rapat-rapat tersebut saya bertemu Bang Alir, atau minimal tenaga ahlinya. “Kalau masyarakat minta 10, kita kasih 11,” kata Bang Alir sambil tertawa.

Sayangnya, akibat intrik politik di tingkat pusat, UU Renah Indojati tidak jadi disahkan. Karenanya, majunya Alirman Sori dan Raswin sebagai Cabup dan Cawabup Pessel kental nian aroma penuntasan pemekaran Renah Indojati. Saya menduga hal ini sudah menjadi masalah personal bagi Bang Alir, semacam obsesi sekaligus beban moral bagi dirinya. 

  

Akhir kata saya mengucapkan selamat berjuang untuk Bang Alir dan Bang Rawin dalam gelanggang ritual demokrasi Pessel. Semoga cita-cita mereka untuk membangun masyarakat Pessel yang lebih sejahtera dapat lekas tercapai.

Read More

Pilwali Surabaya Buat Siapa?

Usulan Ketua DPC PDI-P Surabaya, Wisnu Sakti Buana, untuk memenangkan pasangan Tri Rismaharini - Wisnu Sakti Buana dalam Pilwali Surabaya, membuat saya terhenyak. Pasalnya, Risma –Wisnu diusulkan untuk menjadi calon tunggal. Alasannya, efisiensi uang negara sampai Rp 71 Milyar.

Usulan Wisnu ini jelas menyalahi UU, di mana harus minimal ada dua pasangan calon dalam pilkada. Persoalan Demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat adalah aturan yang lebih tinggi dalam UU juga benar, tetapi sebelum ada UU teknisnya, maka pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan mengacu pada UU No. 8 Tahun 2015 yang telah ditandatangani Jokowi.

Daulat Parpol versus Daulat Rakyat

Saya lebih ingin menelisik ikhwal Pilwali Surabaya ini sebenarnya buat siapa? Buat rakyat atau buat parpol? Dalam konteks budgeting, apa yang disampaikan tentu benar. Metode aklamasi ini akan menghemat anggaran. Tapi di lain sisi, metode ini merupakan hegemoni parpol terhadap hak politik rakyat. Hak politik rakyat diambil alih oleh parpol dengan alasan efisiensi. Pimpinan parpol duduk satu meja kemudian memilih pemimpin Kota Surabaya.

Read More