Intimidasi Pembatalan Film Tan Malaka, Laku Dungu yang Terus Berulang

Seharian tadi kita bisa mengendus semerbak bau pahlawan. Ibu-ibu berkonde dengan giat-giat produktifnya, warta-kabar di televisi, atau keriuhan di media sosial. Tanggal 21 April sejak dulu selalu jadi simulasi 17 Agustus, hari di mana bangsa Indonesia mengenang masa-masa melawan penindasan. Bukan cuma Kartini, atau perempuan-perempuan hebat besertanya, tapi juga para pahlawan yang punya andil sehingga Indonesia bisa jadi seperti sekarang.

Sialnya, perayaan mengenang masa lalu itu harus tercederai hari ini. Satu kabar membuat hati kita terbanting-banting. Di satu sudut Kota Padang, Sumatera Barat pemutaran film dokumenter “Mahaguru Tan Malaka” karya Daniel Rudi Haryanto dipaksa batal. Shelter Utara, komunitas tuan rumah, mengaku mendapat sejumlah intimidasi. Mengerikan! Intimidasi ini adalah laku dungu yang diusung dengan gegap-gempita.

Pelarangan dan pembubaran giat-giat bertema Tan Malaka bukan kejadian baru, tapi kedunguan kali ini serasa lebih pahit. Tersebab ada jejak tangan pemerintah langsung dalam produk film itu. Dengan dukungan Kemendikbud, pada 2017 yang lalu, Daniel menapaki jejak Tan Malaka di Eropa. Sekarang film pendek itu tengah roadshow untuk penggalangan dana pembuatan film panjangnya.

Ada pula giat-giat lainnya yang jadi sinyal bahwa Kemedikbud mulai memberi ruang bagi produk-produk berbau Tan Malaka. Tahun lalu, novel Tan dengan citra Tan Malaka mengantarkan saya menerima penghargaan sastra dari Badan Bahasa Kemendikbud.

Hal serupa juga mulai terasa Kementerian Sosial dan DPR RI. Tan Malaka Institute bersama komunitas dan individu-individu yang respek dengan pemikiran Tan Malaka, mulai mangkus mengobati alergi Tan Malaka di institusi pemerintah, di benak publik.

Percaya atau tidak, sekarang giat terkait Tan Malaka sudah kerap dihelat di kalangan pesantren. Diskusinya dimeriahkan oleh kalangan bersarung dan bersorban. Jejak langkah dan pemikiran Tan Malaka memang memiliki irisan dengan gerakan Islam politik di tanah air kita.

Pencapaian-pencapaian di atas serasa ambrol sebab pelarangan pemutaran film ini terjadi sekitar 6 kilometer dari Jalan Tan Malaka di samping RRI Padang itu. Ditarik ke atas, pelarangan ini terjadi di ranah Minangkabau, tanah leluhur yang menjadi pondasi awal pemikiran Sang Datuk. Tanah satu suku bangsa yang kesohor dengan budaya diskusi sepekan suntuknya.

Amat kontradiktif. Ketika ranah 'darek' Minangkabau gegap-gempita meluruskan kesalahan sejarah atas sosok Tan Malaka, ranah 'rantau' justru mengaburkannya. Mestinya 'rantau' lebih inklusif tersebab ditopang oleh kampus-kampus besar yang jadi wahana untuk membuka ruang dialektika mendalam.

Semestinya, dialektika lebih meriah di Kota Padang. Mereka yang masih terjebak dalam jerat masa lalu, bisa menghadiri acara itu, menontonnya dengan seksama, lalu meledakan penolakannya di forum diskusi. Amat baik apabila aparat keamanan dan pertahanan, yang sedang membangun citra ramah dan senang diskusi itu, turut menghadiri giat-giat semacam ini. Betapa dahsyatnya pertukaran pendapatan yang akan terjadi apabila kaum yang alergi warna merah, saya mencatat ada sembilan warna dasar, mau hadir.

Saya yakin tidak akan ada seorang pun yang mencegah. Malahan tubruk-menubruk itulah yang diharapkan bisa terjadi dalam setiap forum diskusi terkait Tan Malaka—termasuk tubrukan yang paling ekstrim sekalipun. Perkara kita pulang dengan cemberut sebal atau sumringah tercerahkan, itu lain soal.

Pelarangan pemutaran film Tan Malaka ini adalah sinyal bahwa gerakan meluruskan sejarah Tan Malaka harus diteruskan. Masalahnya masih berkutat di titik klasik: bukan cuma pemerintah yang lambat bergeser, tapi masyarakat yang sudah kadung termamah propaganda masa lalu.

Adalah lumrah apabila kita takut dengan sesuatu yang tidak dipahami. Lebih-lebih apabila takut itu adalah warisan dari masa lalu. Namun, sependek ingatan saya, orang Minangkabau tidak pernah berhenti pada kondisi 'takut'. Orang Minangkabau justru mempelajari rasa takut itu, agar bisa menaruhnya dalam bilik 'ketakutan yang keliru' atau 'ketakutan yang perlu diakali'.

 Terserah bilik mana yang mau dipakai selama ada proses penggalian dahulu. Tanpa penggalian, takut itu tak lebih dari laku dungu bukan kepalang

Read More

Tan Malaka dan Koperasi

Seruan kaum murba untuk berkoperasi adalah salah satu gagasan Tan Malaka yang kurang terpublikasi. Gagasan ini tenggelam bukan hanya akibat lebih menggelorannya heroism Tan Malaka, tetapi di masa silam memang segala hal yang terkait Tan Malaka sulit berkecambah akibat stempel komunis dari orde baru.

Tan Malaka perdana bicara koperasi dalam SI Semarang dan Onderwijs (1921). Brosur yang mengulas sisik-melik pendidikan ala Sekolah Serikat Islam ini menyebut harapan Tan bahwa lulusan sekolah SI bisa menjadi pemimpin rakyat, salah satunya pemimpin koperasi. Badan usaha koperasi kembali disitir Tan dalam Menuju Republik Indonesia(1925). Tan menyeru agar Indonesia, ketika merdeka nanti, mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah dari negara. Koperasi dan industri rakyat menjadi pokok pikiran ekonominya.  Karena Tan memprediksi jika negara justru mendukung perusahaan-perusahaan besar maka perekonomian rakyat akan tergerus.  

Hari ini kita bisa melihat kebenaran prediksi Tan Malaka ini. Ketika koperasi dan industri mikro, kecil dan menengah itu, kendati mayoritas, tetapi seolah-olah hanya menjadi pelengkap bagi perekonomian bangsa. Sekali investor mahakaya datang, yang juga didukung oleh negara, maka perekonomian rakyat pun akan carut marut.

Peperangan antara ekonomi kapitalisme ini tidak akan selesai kendati Indonesia merdeka. Peperangan ekonomi ini berlangsung sepanjang masa. Dalam Gerpolek (1948), Tan Malaka kembali mempertegas seruannya ini. Dalam perang ekonomi, bagi Tan, koperasi adalah senjata, yang fungsinya disamakan dengan karabin, semacam senapan laras pendek, dan granat di tangan sang gerilya.

Karena itu, Tan meminta agar segenap kaum murba menginisiasi dan menyelenggarakan koperasi di segenap wilayah Indonesia, baik di kota, desa maupun rimba dan gunung.

Tan Malaka tidak menisbatkan himbauan berkoperasi kepada satu-dua kalangan –buruh, petani atau pedagang. Tan Malaka tidak melihat basis anggota koperasi sebagai sesuatu yang perlu dikotak-kotakan. Penjenisan koperasi dalam benaknya bukanlah berbasis homogenitas anggota koperasi, atau keluasan wilayah kerja, melainkan fungsi dalam sistem industri.

Karena itu, Tan Malaka tidak menggembor-gemborkan koperasi buruh, nelayan, atau petani, juga koperasi primer dan sekunder. Tan merekomendasikan 5 jenis koperasi, yaitu koperasi produksi, koperasi distribusi, koperasi pengangkutan, koperasi kredit/keuangan dan koperasi pasar. Koperasi di mata Tan Malaka adalah menghimpun kaum murba yang pemilik sumberdaya ekonomi dalam satu mata rantai industri. Semua kaum murba diharapkan terlibat di dalamnya.

Bagi Tan Malaka, maksud koperasi bukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besaranya, melainkan untuk mensejahterakan anggota. Tan mengharamkan koperasi yang menangguk untung besar tetapi tidak memberikan manfaat bagi anggotanya. Koperasi yang justru sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kemudian kita mendengar kasus koperasi Langit Biru, Koperasi Cipaganti atau koperasi ala rentenir, yakinlah kalau itu adalah koperasi jadi-jadian.

Pembagian keuntungan koperasi pun tidak selayak dividen saham perusahaan. Tan malah mengharapkan keuntungan tersebut, selain dikembalikan sebagai SHU anggota, juga digunakan untuk memperkuat organisasi koperasi itu sendiri, untuk kepentingan sosial, dan kepentingan perang-gerilya. Kedua, koperasi merupakan medan latihan yang tepat dan praktis bagi kaum murba. Apa yang dilatih?  Pengalangan persatuan dan semangat tolong menolong dan gotong royong. Tidak seperti badan usaha lainnya, koperasi menjunjung tinggi hakikat seorang manusia yang tidak bisa digantikan dengan modal besar sekalipun. Prinsip kesetaraan ini terpancar dalam system one man one vote, dan kita tahu dengan kesetaraan maka persatuan perjuangan untuk mencapai cita-cita akan lebih mudah dilakukan.

Koperasi juga merupakan wahana untuk menggembleng calon pemimpin bangsa. Bagi Tan, perjuangan bukan hanya di di lapangan keprajuritan, tetapi juga di lapangan politik dan ekonomi. Bagi Tan, seorang pemimpin bangsa harus memiliki pengetahuan ketiganya. Dan pengetahuan ekonomi bisa didapatkan dengan berkoperasi.

Tetapi berkoperasi bukan hanya untuk pengetahuan, lebih jauh dari itu Tan Malaka menekankan koperasi sebagai pembentuk karakter pemimpin bangsa – yaitu empati sosial, budaya amanah, gotongroyong dan kekeluargaan. Karakter-karakter inilah yang digembleng dalam berkoperasi. Pembentukan karakter-karakter luhur ini memang bukan omong kosong. Banyak aktivitas dan interaksi dalam berkoperasi yang kian memperkuat keluhuran jiwa anggota. Koperasi menjadi media bagi kaum murba untuk menjalin hubungan jiwa yang serapat-rapatnya dengan masyarkat disekitarnya. Tan Malaka menulis

“Ringkasnya tak ada cabang penghidupan yang luput dari matanya dan terlepas dari pada perhatiannya Sang Gerilya. Disamping itu; SEGALA HUTANG DIBAYARNYA DAN SEGALA JANJI DITEPATINYA.”

Demikian kira-kira ringkasan gagasan Tan Malaka tentang koperasi, yang sayangnya tidak sempat dirinya implementasikan karena sudah terlanjur tewas di tangan serdadu dari negara yang berpuluh-puluh tahun ia perjuangkan

Read More

Mokhtaruddin Lasso dan Tan Malaka

Sebelum terjangkit flu akhir pekan, seorang sahabat, Napirossy, warga Malaysia bertanya perihal referensi Mokhtaruddin Lasso aka Mukhtar Sutan Indra Lasso, putera Minangkabau kelahiran Kota Padang tahun 1915. Ia mengaku kesulitan mencari jejak langkah dan literature tokoh kemerdekaan Malaysia ini di negerinya. 

Mokhtaruddin Lasso sendiri kesohor di Malaysia sebagai pendiri Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Dalam kongres PKMM pertama di Ipoh, 30 November-1 Desember 1945, terdapat 8 pasal maklumat partai yang 2 pasal diantaranya sangat menarik. Inti kedua pasal itu adalah :
 1. PKMM bersama elemen2 di negerinya untuk mendorong Malaysia Merdeka dan sebagai satu anggota Republik Indonesia raya. 
2. Menyokong gerakan umat Indonesia dalam menyokong kemerdekaan. 

Konsepsi ini sesuai dengan kawasan Indonesia Raya versi Tan Malaka yang meliputi Semenajung Malaya, Kepulauan Filipina, seluruh Hindia Belanda, termasuk Timor Leste dan ujung timur Papua. Hal ini membuktikan bahwa Mokhtaruddin Lasso terpengaruh oleh pikiran Tan Malaka. Dan memang diketahui, ia kerap berjumpa dan menerima nasihat dari Tan Malaka itu di Singapura sebelum Jepang menaklukan negeri singa itu. 

Mokhtaruddin Lasso sempat terlibat dalam pemberontakan Silungkang tahun 1927 yang membuatnya harus melarikan diri ke Jawa. Ia lantas ikut menentang Belanda dengan bergabung dalam PNI pimpinan Sukarno. Sekitar tahun 1937-1938, Mokhtaruddin Lasso hijrah ke Singapura, lalu melawan Jepang di Malaysia dan mendirikan  PKMM. 

Konon pada tahun 1946, Mokhtaruddin Lasso kembali ke Indonesia dan turut bergerilya menentang pendudukan Belanda kembali di Indonesia. Ada pula desas-desus pada tahun 1951 dirinya ditangkap pemerintah Indonesia yang ketika itu masih trauma dengan pemberontakan PKI Madiun 1948 pimpinannya Muso. Setelah itu seperti guru politiknya, Tan Malaka, nasib Mokhtaruddin Lasso tidak jelas. Dirinya seperti hilang ditelan bumi. 

Sesampai di rumah, iseng saya mencari “Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau”-nya Prof Zulhasril Nasir diantara rak buku, termasuk ke beberapa kontainer plastik saya. Tetapi seperti Mokhtaruddin Lasso dan Tan Malaka, buku itu juga tidak kedapatan rimbanya. Barangkali beberapa tamu-tamu muda yang singah ke rumah tanpa sengaja menyelipkannya dalam tas sebagai cenderahati main ke rumah saya di Bogor. Entahlah. Waktu saya ceritakan insiden buku ini kepada sahabat Malaysia itu, dan menyadari kalau saya tidak marah, dia hanya tertawa. “Orang Minangkabau ni misteri2 betul hahaha,” jawabnya.

sumber 

Read More