Politik Upah Murah

Sejak lima tahun silam, Indonesia selalu diguncang isu pengupahan yang lazim dibarengi unjuk rasa besar-besaran. Perlu dicatat, dalam setiap unjuk rasa bukan hanya pengusaha yang pusing.Setiap unjuk rasa selalu melalui proses panjang dan rumit, yang pasti akan menyedot banyak energi. Mulai dari rapat, konsolidasi, sampai penggalangan dana dan perizinan. Jika boleh memilih, buruh pun ingin bekerja tenang. Tapi, dalam banyak kasus, unjuk rasa dan...

HARMONISASI HUBUNGAN BURUH - PENGUSAHA

Presiden Jokowi sedang merumuskan formulasi penentuan upah buruh. Hal ini disebut-sebut guna memberikan kepastian bagi pengusaha, mengingat formulasi upah minimum buruh senantiasa ditentukan setiap tahun. Kali ini, rencananya formula ini bisa diterapkan dalam jangka lima tahun. Melalui formula ini, tuntutan buruh di mana upah minimum akan naik setiap tahun dipastikan akan terjadi. Namun, apakah formula itu nantinya bisa menjawab indikator...

Revisi UU KPK, PDIP Coba Telikung Jokowi?

Menarik menyikap usulan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015. Bukan sekadar karena tahun kerja 2015 tinggal sekitar dua bulan lagi, tetapi karena para pengusul mayoritas berasal dari kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Total anggota DPR pengusul sendiri adalah 45 orang. Hitung-hitungan pengusul yang notabene tergabung dalam KIH  berjumlah 34 anggota DPR yang terdiri...

Dianiaya DPR, Pekerja Rumah Tangga Melawan

Topiah, Pekerja Rumah Tangga (PRT), mengaku kerap dianiaya majikannya,  Fanny Afriansyah alias Ivan Haz, anggota DPR. Dia  mengaku kerap ditendang dan dibenturkan ke tembok oleh putera mantan Wapres Hamzah Haz tersebut.  Akibatnya, kepalanya dijahit dan telinganya robek sehingga harus dioperasi. Dia juga mengaku hanya diberi makan hanya sekali sehari, dan dua bulan upah kerjanya belum dibayar. Karena tidak tahan lagi, Topiah...

Pemerintah Tumpul, Pengawasan DPR Reaktif dan Rakyat Gonjang-Ganjing

Sepanjang dua hari lalu, setahun DPR periode 2014-2019 dilantik menjadi isu yang mewarnai media massa.  Pada dasarnya ada dua kesimpulan besar di sana. Pertama, DPR seolah asyik dengan dirinya sendiri. Perihal yang disebut sebagai ‘asyik dengan dirinya sendiri’ tersebut diantaranya adalah  usulan dana aspirasi Rp 11,2 T, rencana 7 mega proyek pembangunan DPR, paranoid keamanan yang mendorong pengetatan sistem kunjungan rakyat ke DPR...

Ketimpangan, “Klan Gayus” dan PSK Malas Bayar Pajak

Salah satu persoalan mendasar Indonesia paska reformasi adalah ketimpangan pendapatan yang kian melebar. Pertumbuhan ekonomi yang massif memang sukses menurunkan jumlah orang miskin, yang secara gegabah dimaknai dengan peningkatan kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia. Meskipun trend penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak manjur di era pemerintahan Jokowi-JK, di mana per Maret lalu BPS mempublikasikan kenaikan penduduk miskin menjadi 28,59...

INDONESIA NEGARA PALING ‘SENGSARA” SE-DUNIA ?

Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis kondisi kemiskinan di Indonesia. Tercatat per Maret 2015 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 28,59 juta jiwa. Angka ini naik 310 ribu jiwa dari Maret 2014 yang mencapai 28,28 juta jiwa. Kenaikan jumlah orang miskin ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, perekonomian nasional di era Jokowi-Jusuf Kalla memang cenderung tidak stabil. Banyak kebijakan pemerintah...

Mengalir Bersama Bang Alir

Pertemuan perdana saya dengan Bang Alir, demikian biasa saya memanggilnya, terjadi pada awal 2009. Ketika itu saya masih tergabung di KOGAMI, NGO yang fokus pada mitigasi bencana. Saya dapat amanat untuk mendorong Perda Penanggulangan Bencana di Pesisir Selatan (Pessel). Bang Alir menjadi salah seorang yang paling sering saya mintakan pendapatnya. Sebermula, saya pikir bertemu Bang Alir akan ribet. Mengingat kesibukannya sebagai Ketua DPRD...

DPR Rempong, PR UU Keteteran

Miris rasanya menyitir kabar sepanjang 2015, DPR baru mengesahkan 4 UU. Masih ada 37 RUU prioritas yang tersisa dari target DPR tahun 2015. Padahal waktu kerja hanya tersisa 4 bulan. Itupun harus dikurangi dengan waktu reses, yang biasanya, antara September-Desember. Celakanya, Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat baru 20 RUU yang dalam proses persiapan untuk dibahas. Jumlah tersebut mencakup 16 dalam proses di DPR ditambah 4 RUU...

70 Tahun RI, Dusta Pemerintah Terhadap Buruh ?

Ada makna positif dari gebyar peringatan 70 tahun Republik Indonesia bagi kalangan buruh. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan buruh, pekerja atau karyawan masih banyak yang belum beres di negeri ini. Ambil contoh perihal penggajian. Sudah jamak, jika kalangan pengusaha selalu menggadang-gadangkan besaran penggajian buruh dengan produktivitas. Inti metode ini adalah semakin produktif, maka gaji buruh akan semakin besar. Nyatanya,...

Jantung Bayi Khiren dan “Robot” BPJS Kesehatan

Tersentak saya membaca berita perihal Khiren Humaira Islami, bayi 11 bulan, penderita jantung bocor. Sejak berumur 20 hari, Khiren sudah didiagnosa menderita Penyakit Jantung Bawaan. Akibatnya, bayi Khiren sering sesak napas, pertumbuhan dan perkembangannya terlambat. Khiren terpaksa keluar masuk rumah sakit, mulai dari rawat jalan sampai dengan rawat inap di RSUP M. Jamil Padang sampai ke RS Harapan Kita Jakarta. Melihat si kecil Khiren...